Gali Lubang Tutup Lubang, Kenaikan Gaji 5 Persen Belum Bisa Terbayar

Imanto, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (Agus Salam/JatimTIMES)
Imanto, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (Agus Salam/JatimTIMES)

PROBOLINGGOTIMES – Pemerintah telah menaikkan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) Agustus tahun lalu. Namun hingga April ini kenaikan sebesar 5 persen tersebut belum ada tanda-tanda untuk direalisasikan. Pemkot Probolinggo belum berani mengeluarkan tambahan gaji tersebut, menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang berisi juklak dan juknisnya.

Hal tersebut diungkap Imanto, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKA) melalui Yulius Hendro, Kabid Anggaran, Rabu (10/4) sore. Mantan Kepala Bappeda tersebut mengaku, belum merealisasikan kenaikan gaji 5 persen, karena menunggu PMK yang didalamnya berisi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis).

Padahal, anggaran untuk keperluan itu telah tersedia yakni, sebesar Rp13 M. Anggaran sebanyak itu untuk tambahan gaji 5 persen sekitaran 3 ribu PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di pemkot dalam satu tahun. “Kira-kira segitu kebutuhan dananya. Bukan hanya ASN pemkot, tapi juga guru-guru. Kita juga belum tahu, apakah gaji anggota DPRD juga ikut naik seperti PNS,” tandasnya.

Mengingat, wakil rakyat juga pegawai pemerintah yang digaji oleh negara, tapi statusnya non PNS, sama dengan TNI dan Polri. Biasanya, lanjut Yulius, jika pemerintah (Presiden) mengumumkan gaji PNS naik, maka gaji anggota dewan juga ikut naik. Hanya saja kepastiannya menunggu terbitnya PMK. “Di PMK dijelaskan. Karena di sana ada Juklak dan Juknisnya. Kalau PMK belum terbit, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.

Yulius yakin, dalam waktu tak lama lagi, pemerintah akan menerbitkan atau mengeluarkan PMK. Sebab, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Earan (SE) terkait kenaikan gaji 5 persen tersebut. Hanya saja SE yang dimaksud belum sampai ke tangannya. “SE sudah turun ke provinsi. Tapi, kami belum dapat,” ujarnya.

Jika perangkat aturannya sudah lengkap, pihaknya akan membayar kenaikan tersebut ke seluruh PNS. Hanya saja, tambahan gaji 5 persen mulai Januari, tidak diberikan langsung bersamaan dengan gaji bulanan. Misalnya lanjut Yulius, pemkot menetapkan gaji plus kenaikan 5 persen akan dibayarkan Mei depan. Maka, PNS di bulan Mei hanya menerima gaji bulanan plus 5 persen di bulan itu.

Sedang tambahan 5 persen selama 4 bulan yang berlum terbayar mulai, Januari hingga April akan diberikan secara rapel beberapa hari kemudian. Untuk gaji selanjutnya, PNS menerima gaji kenaikan 5 persen. “Tambahan 5 persen 4 bulan, paling lama kami bayarkan 2 minggu setelah gaji Mei diterima. Ini kalau gaji plus 5 persen dimulai bulan Mei. “Kalau Juli misalnya, maka 2 minggu setelah gaji Mei dibayarkan,” jelasnya.

Saat ditanya dari mana anggaran kenaikan gaji 5 persen tersebut. Apakah pemkot sudah menganggarkan di tahun 2018 dan masuk di APBD 2019, menurut Yulius, kenaikan gaji tidak ada di APBD 2019, kenaikan gaji diambil dari dana tambahan yang ada di APBD. Jika dana terebut habis, maka pihaknya akan meminta di P-APBD 2019 nanti. Atau PAK.

"Kami usulkan nanti di PAK. Sementara ini, gali lubang tutup lubang. Mengambil dari anggaran gaji bulan berikutnya,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Probolinggo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]probolinggotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]probolinggotimes.com | marketing[at]probolinggotimes.com
Top