Hampir Semua Dapil Salah Penghitungan, KPU Hitung Ulang

Petugas PPK Kecamatan Kademangan, membuka surat suara untuk diperiksa karena terjadi kesalahan (Agus Salam/Jatim TIMES)
Petugas PPK Kecamatan Kademangan, membuka surat suara untuk diperiksa karena terjadi kesalahan (Agus Salam/Jatim TIMES)

PROBOLINGGOTIMES – Meski sudah 4 hari berlangsung, penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan hingga kini, belum selesai. Alasannya, PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) harus menghitung ulang perolehan suara.

Mengingat, terjadi perbedaan jumlah antara surat suara terpakai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Karena itu, PPK menghitung ulang perolehan suara berdasarkan form C 1 yang tidak sama. Jika itu terjadi, maka PPK akan membuka kotak suara untuk melakukan croscheck form C1 plano, bahkan bisa saja sampai membongkar atau membuka surat suara.

Penghitungan ulang di hampir seluruh kelurahan dan di sebagian TPS tersebut, dibenarkan ketua KPU Ahmad Hudri, Senin (22/4) siang. Menurutnya, jika terjadi kesalahan jumlah antara surat suara terpakai dengan suara sah ditambah tidak sah, maka perlu dihitung ulang. Alasannya, untuk croscheck dan mencari kesalahan.

“Jumlah surat suara yang terpakai dengan surat suara sah dan tidak sah harus sama. Kalau tidak sama, pasti ada kesalahan. Karenanya diperlukan hitung ulang,” tandasnya.

Untuk mengetahui kesalahannya, maka perlu membuka kotak suara, yang di dalamnya berisi form C1 plano, surat suara sah dan tidak sah serta perlengkapan lainnya. Asal ada kesepakatan atau permintaan panwascam (Pengawas Kecamatan) dan saksi partai. “Kalau dibuka sendiri oleh PPK tidak boleh. Harus ada persetujuan atau permintaan dari saksi dan panwascam,” ujarnya.

Saat ditanya siapa yang salah, sehingga terjadi kesalahan, apakah KPPS, masyarakat pemilih atau saksi ? Ahmad Hudri menyebut, kesalahan ada pada situasi, bukan orang. Sebab, lanjutnya pemilihan umum itu merupakan sistem. “Penyebab kesalahan itu, situasi, bukan orang. Di TPS itu kan sistem. Ada pemilih, saksi dan KPPS. Kita ini kan tidak sedang mencari siapa yang salah dari unsur yang ada di sistem itu,” ujarnya.

Maka dari itu, unsur-unsur yang ada di TPS itulah yang diajak berdialog, ketika ditemukan kesalahan. Sebab, mereka yang mengetahui letak dan posisi kesalahan. Selain itu, mereka juga yang memiliki hak dan kewenangan menentukan kesalahan. “Kalau terjadi kesalahan di TPS, maka kami panggil KPPS-nya. Mereka kan yang tahu situasi di TPS-nya,” jelasnya.

Saat ditanya, di Kelurahan mana atau dapil mana, paling banyak hitung ulang,  Hudri mengatakan, hampir di semua dapil ada penghitungan ulang, tetapi tidak semua TPS. Sebab, menurutnya, ketika ditemukan kesalahan dan kesalahan itu diketahui sebelum kotak suara dibongkar atau dibuka, tidak perlu menghitung ulang suara. “Kalau tidak diketahui, terpaksa kotak suara dibuka,” pungkasnya.

Terpisah, salah satu saksi mengatakan, penghitungan ulang dilakukan karena banyak terjadi penghitungan ganda atau dobel. Dijelaskan, perolehan suara caleg dan perolehan suara partai sama-sama dihitung. “Mestinya kan tidak seperti itu. Kalau caleg yang dicoblos, maka suaranya untuk caleg. Suara partai tidak dihitung. Ini enggak. Caleg dan partai sama-sama dapat suara,” ujar salah satu saksi saat di lokasi penghitungan kantor kecamatan Kademangan.

Pewarta : Agus Salam
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Probolinggo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]probolinggotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]probolinggotimes.com | marketing[at]probolinggotimes.com
Top