Ketukan Palu MK di Mata Publik

Ketukan palu hakim MK di mata publik (Ist)
Ketukan palu hakim MK di mata publik (Ist)

PROBOLINGGOTIMES, MALANG – Perlehatan pemilu, kerap berujung di meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hal ini yang juga melahirkan sorotan publik atas kinerja MK memutuskan berbagai sengketa pemilu. 

Tak terkecuali sengketa pilpres dalam pemilu 2019 yang beberapa waktu lalu telah diputus oleh majelis hakim MK.

Berbagai keputusan MK dalam pemilu ini tak lepas dari sorotan publik. 

Penilaian demi penilaian, baik yang mendukung setiap putusan dan menolak, mengiringi jejak MK dalam pemilu. 

Citra MK sebagai lembaga yang memutus secara final setiap sengketa, menjadi pertaruhan besar.

Lantas, berapa persenkah publik menilai kinerja dan citra MK selama rentang tahun 2015 sampai 2019 itu?

Melansir hasil survei Kompas yang melibatkan 539 responden berusia di atas 17 tahun berbasis rumah tangga yang dipilih secara acak di 17 kota besar Indonesia, secara proporsional. 

Dihasilkan, rata-rata prosentase memperlihatkan kepuasan publik atas MK dan citra baik disampirkan kepada lembaga ini.

Di tahun 2015 bulan Januari, April dan Oktober, publik menilai citra MK baik. 

Dimana di Januari 2015, publik memberikan 75,1 persen  atas citra MK dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan yang menilai citra MK tidak hanya 22 persen.

Citra MK menurun sedikit di bulan April dan Oktober 2015. Dimana angka yang menilai citra MK buruk mencapai 23 persen (April) dan 21,2 persen di bulan Oktober. 

Tapi angka baik masih terbilang tinggi untuk citra MK, yakni 62 persen (April) dan 72,3 persen (Oktober).

Di tahun 2015, sengketa yang masuk ke meja MK terkait pemilihan langsung kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Di tahun 2016, responden terbilang banyak yang menjawab tidak tahu/tidak jawab atas pertanyaan terkait citra MK. 

Terdapat prosentase 17,9 persen di bulan April dan 19 persen di Oktober 2016. 

Angka responden untuk citra MK masih relatif tinggi di tahun 2016, yaitu 63,3 persen dan 62,7 persen. 

Sedangkan angka yang menilai citra buruk hanya kisaran 18 persen di dua bulan tersebut.

Penilaian di tahun 2017 dan tahun 2018 pun, responden masih menilai citra MK baik. 

Walau ada peningkatan angka prosentase yang menilainya buruk, yakni dengan nilai tertinggi 25,9 persen di tahun 2017. 

Angka prosentase tersebut merupakan yang tertinggi di tahun 2015-2019.

Sedangkan di tahun 2019, kembali citra MK dianggap baik oleh responden dengan prosentase 62,6 persen. 

Untuk yang menilai citra MK buruk hanya 16 persen dan menjawab tidak tahu mencapai angka 21,4 persen.

Empat tahun mendapat citra baik tersebut, menurut Heru Widodo, praktisi hukum, memperlihatkan MK konsisten dalam memutuskan sengketa yang masuk dalam ranah pemilu. 

Khususnya, terkait permohonan diskualifikasi calon yang dimohonkan oleh para pemohon. Seperti yang juga terjadi di pilpres 2019.

Dimana, masih menurutnya, MK sejak tahun 2015 sampai saat ini, konsisten pada putusan terkait hal tersebut. 

"Permasalahan hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa TUN pemilihan yang merupakan wewenang lembaga lain. Dan ini sudah tepat dan relevan untuk dijadikan ukuran dalam mempertimbangkan permohonan diskualifikasi dalam perselisihan hasil pemilu," ujar Heru yang juga menjadi saksi ahli dalam persidangan sengketa pilpres beberapa waktu lalu di MK.

Sikap konsisten dalam memutuskan perkara dengan meninjau putusan-putusan terdahulu, dan demi kepastian hukum inilah yang membuat publik memberikan nilai baik bagi citra MK dalam berbagai sengketa yang diputusnya.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]probolinggotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]probolinggotimes.com | marketing[at]probolinggotimes.com
Top