Tidak Lolos Capim KPK, Natalius Pigai Akan Gugat Pansel ke PTUN?

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai 
 terlihat berang karena tidak lolos administrasi dalam seleksi capim KPK jilid V. (Ist)
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai terlihat berang karena tidak lolos administrasi dalam seleksi capim KPK jilid V. (Ist)

PROBOLINGGOTIMES, MALANG – Mantan komisioner Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) Natalius Pigai  terlihat berang terhadap tim pansel capim (panitia seleksi calon pimpinan) KPK. Pasalnya, dia tidak lolos seleksi calon pimpinan KPK karena tidak memenuhi syarat administrasi.

Pigai sendiri merasa seluruh syarat administrasinya telah lengkap. Bahkan jejak rekam yang diceritakannya sudah "mumpuni" untuk bisa lolos dalam seleksi administrasi capim KPK.

Kekesalan Pigai terlontar langsung dalam salah satu acara televisi, Selasa (23/07/2019) malam kemarin. Kekecewaannya dia lontarkan kepada anggota pansel KPK Diani Sadia Wati.

"Apakah karena saya mendukung Prabowo? Atau karena saya orang Papua? Atau apakah ada yang hilang mungkin berkasnya?" tanya Pigai.

Tidak berhenti di situ, Pigai juga menyampaikan saat Diani menjelaskan alasan pansel KPK mencoret namanya karena ada syarat yang kurang relevan untuk jadi capim. Yakni terkait pengalaman Pigai dalam bidang hukum, ekonomi, dan perbankan yang disyaratkan sekurangnya 15 tahun.

"Anda jangan menyatakan saya tidak memenuhi syarat administrasi. Bilang saja kalau Pigai jadi pimpinan, adik kandung saya, ketua Bawaslu, Bupati dan wakil bupati yang masukkan penjara saya. Bilang saja takut gitu saja," tandas Pigai, terlihat emosional.

Kekecewaan Pigai tersebut tidak hanya dilontarkan secara lisan. Rencananya, tidak lolosnya dirinya di fase seleksi administrasi akan dibawa ke ranah hukum, yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Walau Pigai tidak menyampaikan secara langsung di depan publik, rencana menggugat pansel KPK itu dibocorkan oleh Diani. "Kami dengar akan diajukan gugatan ke PTUN. Kami persilakan. Terkait kenapa tidak lolos, Pak Natalius sebenarnya yang lebih tahu," ujar Diani.

Diani juga secara tegas mengaku tak tahu jika Pigai pendukung Prabowo. Pihaknya sejauh ini belum sampai memeriksa rekam jejak, melainkan baru sebatas administrasi.

"Kami semua meneliti semua syarat administrasi. Bahkan, saya baru tahu Pak Natalius dukung 02. Kami belum lihat track record,” ungkapnya.

Pigai juga memberikan kritik kepada KPK yang dianggapnya sebagai lembaga bagus. Dirinya mengatakan, problem terbesar KPK adalah di manajemen, sistem, dan etik. Tiga problem inilah yang sangat mendominasi di tubuh KPK sehingga Pigai juga memberikan saran atas persoalan itu.

"Desentralisasi. bukan sentralisasi. KPK harus merepresentasikan wilayah di daerah karena 60 persen kebocoran APBN ada di daerah. Nilai kebocoran sampai Rp 300 triliun dari Rp 766 triliun yang ditransfer pusat ke daerah," ucapnya.
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]probolinggotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]probolinggotimes.com | marketing[at]probolinggotimes.com
Top