KPU Kota Probolinggo Dinilai Kurang Cermat

Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri dalam sebuah kesempatan(Agus Salam/Jatim TIMES)
Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri dalam sebuah kesempatan(Agus Salam/Jatim TIMES)

PROBOLINGGOTIMES – Anggota DPRD Kota Probolinggo periode 2019-2024, yang sudah ditetapkan KPU 17 Juli lalu, terancam batal dilantik. Sebab, berkas 30 anggota dewan terpilih, seluruhnya  dikembalikan oleh Biro Administrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Alasannya, berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sudah disetor ke Biro Adminitrasi Pemprov Jatim, mati alias habis masa berlakunya. KPU Kota Probolinggo diminta melengkapi kekurangan berkas tersebut secara kolektif, paling lambat 9 Agustus mendatang.

Ketua NasDem Kota Probolinggo Zulfikar Imawan menyayangkan kekurangan berkas tersebut, akibat SKCK caleg terpilih habis masa berlakunya. Mestinya, kata pria yang biasa disapa Iwan itu, KPU mengecek SKCK yang diserahkan anggota DPRD terpilih saat pendaftaran caleg tahun lalu, sebelum berkas persyaratan pelantikan, diserahkan ke wali kota.

Jika diketahui SKCK-nya mati, maka KPU memberitahukan ke Partai Politik (Parpol) atau ke masing-masing anggota dewan terpilih. Kejadian tersebut membuktikan, kalau KPU tidak meng-cross check kembali, berkas yang diserahkan caleg sebelum pileg. “Jadi KPU kurang cermat. Sehingga terjadi demikian,” tandas Iwan, Kamis (8/8) sore.

Jika berkas caleg diperiksa, ia yakin berkas persyaratan pelantikan tidak akan dikembalikan. KPU akan tahu kalau SKCK yang diserahkan DPRD terpilih saat pencalegan, habis masa berlakunya alias mati. “Kalau SKCK mati diketahui sebelum berkas diserahkan ke pemprov, kan KPU bisa memberitahukan ke parpol atau ke yang bersangkutan. Pasti mereka akan memperpanjang SKCK-nya,” jelasnya.

Hal senada juga diungkap salah satu anggota dewan terpoilih. Akibat KPU tidak cermat, maka dirinya kelimpungan memperpanjang SKCK-nya yang dikatakan habis masa berlakunya. Bahkan, yang bersangkutan tidak mengurus SKCK yang mati tersebut. Saat ditanya bagaimana nanti jika tidak dilantik akibat berkas persyaratan pelantikan berkurang?

Anggota dewan terpilih yang enggan namanya disebutkan ini tidak masalah. Yang penting dirinya sudah terpilih menjadi anggota dewan. Apalagi, kekurangan berkas tersebut bukan kesalahan dirinya, tetapi ketidakcermatan KPU. “Harusnya SKCK yang kami serahkan saat pencalegkan Juli tahun lalu itu dicek lagi. Kalau mati, beritahu kami. Pasti kami urus,” katanya.

Ternyata tambahnya, berkas persyaratan pelantikan anggota DPRD terpilih hanya terjadi untuk Kota Probolinggo. Kota atau Kabupaten yang ada di wilayah Jawa timur, tidak ada yang dikembalikan. Dengan demikian, KPU daerah lain disebut lebih cermat terhadap administrasi. “Hanya Kota Probolinggo yang dikembalikan. Daerah lain se Jawa Timur  tidak ada,” pungkasnya.

Terpisah, ketua KPU setempat Ahmad Hudri menjelaskan, permintaan SKCK baru alias yang masih berlaku permintaan Pemprov Jawa Timur. Dan hal tersebut tidak hanya berlaku untuk Kota Probolinggo saja, melainkan seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur. 

“SKCK baru itu ketentuan Pemprov. Jika merujuk ke Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan PerKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak ada ketentuan KPU untuk memperharui SKCK,” tandasnya.

Hudri membenarkan, kalau berkas termasuk SKCK yang diserahkan ke Pemprov Jawa Timur , melalui wali kota tersebut, merupakan SKCK lama yang diterima pihaknya Juli 2018. 

Lantaran tidak ada kewajiban dan ketentuan KPU untuk memperbarui SKCK, maka SKCK dan berkas persyaratan lain yang lama diserahkan. “Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 pasal 31, KPU mengusulkan pelantikan caleg terpilih ke gubernur melalui wali kota. Itu saja kewajiban kami,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Probolinggo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]probolinggotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]probolinggotimes.com | marketing[at]probolinggotimes.com
Top